'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren bukti Timpangnya Relasi Kuasa Pemimpin Pondok dan Santri Perempuan
29 Juli 2022 09:44 WIB | dibaca 178

Oleh : Kuni Nasihatun Arifah., S.H., M.H (Dosen Prodi Hukum Universitas Muhamamdiyah Gombong)

Kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi di Indonesia dan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya tentunya adalah sebuah ironi yang menyakitkan bagi perempuan yang merupakan symbol dari kemajuan peradaban bangsa. Data yang dicatat oleh posbakum ‘Aisyiyah menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih mendominasi dalam pelaporan yang diterima di Posbakum. Selain itu Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun 2022 mencatat pula telah terjadi sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan. Angka-angka tersebut menggambarkan peningkatan signifikan 50% dari tahun 2021. Dua data dari Posbakum ‘Aisyiyah dan Komnas Perempuan tersebut memberikan potret bahwa masih perlu kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh, massif dan melibatkan peran banyak actor salah satunya adalah institusi agama dan pendidikan. Sayangnya hal tersebut ternodai dengan berita kekerasan terhadap santri di Pondok pesantren maupun murid di Madrasah yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Berita mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan pesantren adalah berita yang sangat pahit untuk didengar. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat transformasi berkembangnya ilmu agama, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap santri perempuan. Tidak hanya sekali dua kali, namun kasus kekerasan terhadap santri perempuan di pondok pesantren telah berkali-kali terjadi. Deretan kasus-kasus kekerasan terhadap santri perempuan tersebut yakni Pertama HW yang merupakan pengasuh pesantren di Jawa Barat didakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap 14 orang santri dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kedua kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan seorang guru pelajaran agama berinisial M (51) di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ketiga Pelecehan seksual yang dialami puluhan santriwati oleh guru berinisial SMT di pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Keempat kasus di Pondok pesantren di Jombang yang mana kepolisian kesulitan Ketika menangkap pimpinan pondok tersebut yang telah melakukan pelecehan terhadap santri perempuan. Selain keempat kasus tersebut tentunya masih banyak lagi kasus yang belum tercium di media.

Menurut Komnas Perempuan, banyaknya angka kekerasan seksual terhadap santri perempuan di lingkungan pondok pesanten tersebut menjadikan pesentren menempati urutan kedua dalam hal kasus kekerasan seksual dalam periode 2015-2020. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap santri perempuan adalah pengasuh pondok dan guru agama dengan motif yang diutarakan kepada para korban adalah “nguri-uri keberkahan dari guru”. Bahkan beberapa dari pelaku dilindungi oleh kelompok simpatisan yang ogah jika pimpinan pondok atau guru mereka ditangkap dan diadili. Kelompok simpatisan yang juga dianggap mengerti mengenai agama menggambarkan bahwa potret kekerasan seksual terhadap santri perempuan terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara santri dan guru. Pelaku yang memiliki kuasa lebih dibanding dengan santri menggunakan kuasanya untuk menggerakan simpatisan guna menghadang polisi yang hendak melakukan proses penegakan hukum. Tindakan seolah-olah kebal hukum karena menganggap dirinya pemuka agama adalah bentuk pencorengan terhadap asas “equality before the law” yakni semua orang berkedudukan sama di mata hukum.

Merasa kebal hukum oleh pemuka pesantren diakibatkan ia merasa menjadi orang yang pengetahuannya paling tinggi. Menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan dan kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, karena pengetahuan selalu punya efek kuasa. Hal ini berarti, di dalam suatu relasi antar individu maka pengetahuan akan dirinya dan orang lain di saat bersamaan dapat menciptakan kekuasaan. Hal inilah yang menyebabkan pemuka pesantren merasa memiliki kuasa akan masyarakat dan tentunya santri-santrinya.

Merasa kebal hukum karena dirinya adalah pemuka agama atau pimpinan pondok hingga menggerakan jemaahnya untuk menghadang polisi untuk mengangkap pelaku kekerasan seksual di Jombang karena menganggap bahwa ia adalah anak dari tokoh pemuka agama merupakan satu Tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Alkisah, ketika seorang perempuan dari keluarga terhormat dan disegani yakni Bani Makhzum yang kemudian keluarganya menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dicintai Rasulullah dan mengatakan keinginannya supaya Rasulullah tidak menghukumnya karena ia adalah dari keluarga terpandang. Rasulullah pun marah dan berkata “Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?” Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: “Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!”. (H.R Aisyah RA)

Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa hukum harus ditegakan sekalipun ia adalah tokoh atau dari keluarga terpandang. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa jika putrinya Fatimah mencuripun, ia akan dipotong tangan.

Potret lemahnya penegakan hukum secara preventif maupun represif dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menggambarkan bahwa merasa memiliki privilege karena ia adalah pemuka agama adalah contoh nyata bahwa para pelaku kekerasan seksual di pesantren adalah pengecut yang tidak paham akan arti penegakan hukum. Selain itu potret kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren adalah wujud nyata bahwa gagalnya pemahaman agama untuk menghormati harkat dan martabat perempuan oleh para pemuka pesantren. Hal itu juga menggambarkan bahwa pondok pesantren dan institusi Pendidikan agama belum mampu memberikan rasa aman bagi para santri perempuan. Hal senada diutarakan oleh Sekretaris Umum PP Muhamamdiyah Prof.Abdul Mu'ti yang menyatakan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan kita. Berbagai penelitian menunjukan bahwa pendidikan di Indonesia, sekolah, madrasah, pesantren, bahkan lembaga yang dikelola oleh lembaga agama, tidak sepi dari berbagai kasus pelecehan seksual. Tidak hanya dalam pesantren islam, namun juga berbagai institusi agama lain. Oleh karena itu menurutnya sangat perlu untuk meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan seksual di dalam institusi Pendidikan dan keagamaan.

Pentingnya kebijakan pemahaman akan kekerasan seksual terhadap perempuan di institusi keagamaan dan Pendidikan baik sekolah maupun pesantren tentunya supaya proses Pendidikan agama dapat berlangsung dengan aman. Fakta bahwa institusi pesantren yang menduduki nomor 2 sebagai institusi yang kurang aman yakni sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap santri menunjukan bahwa para pelaku yang merupakan guru dan juga pemimpin pesantren gagal memahami konsep Kapabilitas sistem Islam dalam hal melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan. Dalam sejarah peradaban Islam yakni pada tahun 837 M, Khalifah Al-Mu’tashim Billah menyahut seruan seorang budak muslimah dari Bani Hasyim yang meminta tolong kepadanya saat diganggu dan dilecehkan ketika sedang berbelanja di pasar oleh orang Romawi. Kainnya dikaitkan ke paku hingga ketika ia berdiri, terlihatlah sebagian auratnya. Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, maka sang Khalifah kala itu pun menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Ammuriah (Turki) sebagai wujud perlindungan terhadap budak perempuan yang dilecehkan oleh Romawi.

Islam secara tegas melarang Tindakan kekerasan terhadap perempuan. Perlunya kebijakan edukasi bagi institusi pesantren dan Pendidikan mengenai larangan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual baik dari pendekatan hukum, moral bahkan teologis adalah sebagai wujud perlindungan secara preventif terhadap perempuan. Pertama, Kebijakan edukasi hukum kepada institusi Pendidikan dan pesantren dapat dilakukan dengan adanya kurikulum anti kekerasan seksual yang dipantau oleh stakeholder terkait yakni kementerian agama. Terlebih pasca disahkannya UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dimana upaya pencegahan dapat dilakukan dari Pendidikan dan keagamaan. Kedua, kebijakan pedidikan moral harus dilakukan dengan menggandeng masyarakat sekitar pondok pesantren yang harus mulai disadarkan mengenai pentingnya pemantauan masyarakat terhadap aktifitas dari pondok pesantren, terlebih pondok-pondok yang pernah tercatat sebagai tempat kekerasan seksual. Hal yang selama ini terjadi acapkali pondok pesantren mengekslusifkan diri dan enggan membuka ruang kepada public, sehingga masyarakat sekitar kurang paham dengan kegitan yang ada di dalamnya yang menyebabkan kekerasan seksual gampang sekali terjadi. Edukasi lain adalah kepada para orang tua yang harus mulai membuka diri mengenai kekerasan seksual yang masih tabu dan dianggap belum menjadi isu sentral dalam perlindungan terhadap anak-anaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengedukasi mengenai kekerasan seksual hingga ke level pedesaan hingga taka da lagi masyarakat yang abai mengenai isu kekerasan seksual. Ketiga, kebijakan edukasi teologis yakni memasukan perihal kekerasan seksual dalam kurikulum Pendidikan agama, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah satu perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama yang pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia namun juga di akhirat.

Memang susah-susah gampang dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual akibat hegemoni budaya patriarki yang telah lama tumbuh di Indonesia, yang pada akhirnya Ketika terjadi kekerasan seksual, pihak perempuanlah yang kemudian distigma dan disalahkan. Sayangnya budaya patriarki ini telah merasuk pula di institusi keagamaan seperti pesantren, yang kemudian menganggap bahwa santri adalah pihak lemah yang bisa diobjektifikasi menjadi pemuas napsu para pengasuh dan guru dipesantren dengan tawaran kata-kata menjijikan yakni “keberkahan dari kyai”. Sudah sepatutnya kita semua melawan kekerasan seksual di lingkungan institusi keagamaan khususnya di pesantren. Belum terlambat untuk memberikan rasa aman bagi generasi ke depan, salah satu yang bisa dilakukan pula adalah pemberian edukasi kepada organisasi islam untuk memasukan isu-isu kekerasan seksual dalam program organisasi, seperti yang telah dilakukan ‘Aisyiyah yakni menjalankan berbagai upaya dan ikhtiar dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban kekerasan sesual. Program-program tersebut adalah program strategis ‘Aisyiyah sebagai wujud berkomitmen memajukan peradaban perempuan. Adapun beberapa program yang dilakukan ‘Aisyiyah untuk mencegah kekerasan seksual adalah dengan sosialisasi konsep Keluarga Sakinah yang dilakukan kader-kader ‘Aisyiyah, penyuluhan hukum di komunitas, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual di komunitas dan sekolah, juga kampanye melalui media sosial. Jika seluruh organisasi keagamaan menjalankan program serupa maka bukan tidak mungkin bahwa kekerasan seksual akan dapat dicegah dan dihilangkan dari institusi keagamaan hingga pada akhirnya proses pembelajaran santri dapat berjalan dengan aman.


 

Shared Post: